Skip to content

Anak Perusahaan BUMD Butuh Suntikan Modal

June 21, 2015

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan mulai menyuntikan modal pada sejumlah anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Pemberian modal kepada anak perusahaan BUMD itu pun sesuai dengan peraturan yang menyatakan pemerintah diperbolehkan menyuntikan modal usaha bagi anak perusahaan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe kepada wartawan saat dikonfirmasi di Bandung, terkait penyertaan modal bagi anak perusahaan BUMD, Minggu (19/4/2015).

Abdul Haris mengungkapkan, permintaan tersebut muncul seusai pihaknya melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait rencana permodalan BUMD dan anak perusahaannya. Saat ini, peraturan menyangkut BUMD sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.

“Di dalam itu (undang-undang) ada beberapa pasal terkait BUMD, dan didukung Undang-undang Perseroan Terbatas,” kata dia.

Hasil konsultasi tersebut memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan permodalan ke BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 terkait penyertaan modal. Pemprov Jabar bisa menyertakan modal kepada BUMD atau badan hukum pemerintah ataupun swasta, dalam hal ini anak perusahaan BUMD.

“Kita bicara BJB (Bank Jabar Banten) yang pada 2016 akan right issue bisa saja pemprov memberikan permodalan pada BJB dalam bentuk saham. Atau BJB syariah anak perusahan BJB, pemprov bisa saja memberikan permodalan bagi anak perusahaan,” katanya.

Dorongan menyuntik modal pada BUMD dan anak perusahaan ini menurut Abdul, tetap diikat peraturan daerah penyertaan modal dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi perusahaan yakni rencana peruntukan modal bagi bisnis yang jelas dan proyeksinya menjanjikan.

“Kemudian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selama itu logis, kami akan mendukung. Kalau nggak jelas, buat apa kita kasih (modal),” ujarnya.

Menurut Abdul, saat ini ketika bicara BUMD dan anak perusahaan, lebih banyak disorot soal besaran deviden yang dihasilkan untuk daerah. Padahal, BUMD memiliki sisi bisnis dan sosial yang lebih menunjang internal perusahaan, agar menghasilkan keuntungan yang bisa memberikan pendapatan asli daerah.

“Sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan di daerah. Di DPRD kami objektif ada kajian, menyangkut perda dan melakukan telaah-telaah,” katanya. (Ecep Sukirman/A-147)***

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: